Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Minut Terjaga Berkat Dukungan Bupati Joune Ganda dan BPKP Sulut

π πΆπ»ππ — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara aktif mendukung peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Bambang Ari Setiono, dan Koordinator Pengawasan Bidang P3APIP, Robit Durori, ke Kantor Bupati Minahasa Utara pada Jumat, 29 November 2023.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi dan meningkatkan sinergi pengawasan antara BPKP Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Kunjungan ini menunjukkan komitmen BPKP dalam memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah, khususnya di Minahasa Utara. Dengan peningkatan kompetensi APIP, diharapkan pengawasan keuangan dan pembangunan di daerah tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mencegah potensi kerugian negara, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Langkah konkret yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini belum dijelaskan secara detail dalam berita singkat tersebut. Namun, fokus utama adalah peningkatan kapasitas APIP Kabupaten Minahasa Utara.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan mengingat peran krusial APIP dalam menjaga transparansi dan mencegah potensi penyimpangan.
Lebih lanjut, Bupati Joune Ganda menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi APIP di Minahasa Utara akan dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis. Pelatihan ini akan difokuskan pada isu-isu terkini dalam pengelolaan keuangan daerah, serta metodologi pengawasan yang efektif dan efisien. Selain pelatihan, dukungan lain seperti akses terhadap sumber daya dan teknologi informasi terbaru juga akan diberikan untuk memperkuat kapasitas APIP.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan APIP, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Minahasa Utara semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Bupati juga berharap agar APIP dapat berperan aktif dalam memberikan rekomendasi perbaikan dan pencegahan penyimpangan di berbagai sektor pemerintahan. Dengan kompetensi yang mumpuni, APIP diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Minahasa Utara.
Rinto Rachman



