HukrimNasional

KPK Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan 2012 pada Sistim Proteksi TKI Kementrian Ketenagakerjaan RI

𝗗𝗜𝗔𝗡𝗦𝗦𝗨𝗟𝗨𝗧.𝗖𝗢𝗠, 𝗡𝗔𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 — Tindakan dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada tahun 2012 kembali terkuak.

Pada tanggal 25 Januari 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga individu sebagai tersangka, yang berhubungan dengan pengadaan sistem proteksi TKI oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2012. Dilansir dari akun Instagram official.kpk. Senin, (29/1/2024).

𝗞𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶 𝗸𝗮𝘀𝘂𝘀

Dari tiga tersangka tersebut, RU, yang menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker RI dari tahun 2011 hingga 2015, dan IND, seorang ASN serta PPK yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem proteksi TKI pada Tahun Anggaran 2012, telah ditahan sebagai tindakan lanjutan.

Diduga para tersangka melakukan pengondisian dalam pengadaan sistem proteksi TKI senilai Rp20 M pada tahun 2012. KRN, Direktur PT. AIM, diduga menyiapkan 2 perusahaan lain miliknya untuk mengikuti lelang tersebut dengan cara yang tidak mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan, agar PT. AIM terpilih sebagai pemenang.

Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perbuatan para tersangka ini diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp17,6 M. KPK pun mengingatkan para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dengan menjunjung sumpah jabatan serta bekerja sebagai pelayan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa melalui lelang merupakan sistem pencegahan agar semua proyek pemerintah berjalan dengan transparan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Terungkapnya kasus korupsi dalam pengadaan sistem proteksi TKI ini memberikan peringatan bahwa masih adanya praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, KPK terus melakukan upaya pemberantasan korupsi dan memberantas praktik korupsi di dalam pemerintahan. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara negara untuk bertindak dengan integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. (*)

Sumber: Akun Instagram @official.kpk

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button