Joune Ganda Pimpin Inklusi Keuangan Daerah: Roadmap 2026-2030 Siap Diluncurkan
Dianssulut.com — Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan akses keuangan di daerah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 10 Oktober 2025 di Balai Kartini, Jakarta. Acara penting yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, perwakilan Bank Indonesia (BI), serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.
(Tangkapan Layar: Wamendagri Akhmad Wiyagus memberikan sambutan pada acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Peluncuran Roadmap TPAKD di Jakarta, Jumat (10/10/2025)
Rakornas TPAKD tahun ini mengangkat tema krusial, yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Tema ini menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah, regulator, dan lembaga keuangan untuk bersinergi dalam mempercepat inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Joune Ganda menekankan bahwa Rakornas ini menjadi momentum penting untuk merumuskan dan menyusun Roadmap TPAKD 2026–2030. Roadmap ini akan menjadi kompas yang memandu strategi percepatan akses keuangan daerah, mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui penguatan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat secara luas.
“Pertemuan ini sangat penting karena kita merumuskan dan menyusun Roadmap TPAKD 2026–2030, membahas strategi percepatan akses keuangan daerah, mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui penguatan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat,” tegas Joune Ganda.
TPAKD diharapkan menjadi katalisator dalam mempercepat pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan formal, seperti UMKM, petani, nelayan, dan komunitas marginal lainnya. Dengan akses keuangan yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkomitmen penuh untuk mendukung program TPAKD, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional. Ia meyakini bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tingkat daerah adalah kunci utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
“Pemerintah daerah harus hadir memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, baik melalui kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, maupun program inovatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan syariah, dan tabungan pelajar. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih produktif dan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Joune Ganda menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang solid antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan seluruh lembaga keuangan yang tergabung dalam TPAKD. Sinergi ini diperlukan untuk menghadirkan solusi konkret dalam memperluas akses keuangan, terutama di wilayah pedesaan yang seringkali terabaikan.
Melalui Rakornas TPAKD ini, diharapkan akan lahir berbagai kebijakan dan program inovatif yang tidak hanya mendorong peningkatan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kabupaten Minahasa Utara sendiri terus berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan TPAKD daerah agar dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
Penulis: Rinto R
