Bupati Minahasa Utara Hadiri Acara Penting HAM dan Hukum di Sulawesi Utara
DIANSSULUT.COM, MINUT — Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., menghadiri acara penting yang diadakan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Prof. DR. (H.C) Olly Dondokambey, S.E.
Acara tersebut merupakan Penghargaan KKPHAM, Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, serta Penandatanganan MoU tentang Pelayanan Hukum dan HAM antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang ke-75 dan diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada hari Senin, (11/12/2023)
Foto Piagam Penghargaan Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM)
Selain itu, Kabupaten Minahasa Utara juga meraih penghargaan sebagai kabupaten/kota peduli HAM bersama dengan 12 Kabupaten/Kota lain di provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten-kota tersebut berhasil memperoleh nilai di atas 75 dalam pelaporan KKP HAM mereka, sehingga memenuhi kriteria sebagai kabupaten/kota peduli HAM dan berhak mendapatkan penghargaan KKP HAM.
“Dalam sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey menekankan komitmen pemerintahannya terhadap peningkatan penyelenggaraan HAM di Provinsi Sulawesi Utara. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kesadaran hukum di provinsi ini, dengan tujuan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka dan memahami dampak dari pelanggaran hukum, “ungkap Gubernur Sulut.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenkumham Sulawesi Utara, Dr. Ronald Lumbuun, S.H., M.H., beserta jajaran, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, serta Kepala-Kepala Daerah Kab/Kota Se-Sulawesi Utara beserta jajaran. Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya acara ini dan komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan hukum dan HAM di Sulawesi Utara.
“Pada kesempatan yang sama Bupati Joune Ganda mengatakan, ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan HAM di Sulawesi Utara. Dengan adanya MoU ini, diharapkan kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat lebih ditingkatkan lagi dalam hal pelayanan hukum dan HAM. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di Sulawesi Utara, “ujar Bupati Minahasa Utara.
Editor: Rukminto
