Joune Ganda Soroti Pemotongan TKD: Dampak Signifikan pada Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah
Dianssulut.com — Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, menyampaikan sorotan tajam terkait pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang semakin membebani keuangan dan operasional sejumlah kabupaten di Indonesia. Kritik ini disampaikan saat menghadiri perayaan “Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian” yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Ballroom Aryanusa, Menara Danareksa Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sosial, Menteri P2MI, Menteri UMKM, Wakil Menteri Koperasi, dan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Joune Ganda mengapresiasi semangat gotong royong dan kemandirian yang diusung dalam program tersebut. Namun, ia menekankan bahwa semangat ini akan sulit terwujud jika pemerintah pusat tidak memperhatikan kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan akibat pemotongan TKD.
“Pemotongan TKD ini sangat terasa dampaknya di daerah. Banyak program pembangunan yang terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan karena keterbatasan anggaran,” ungkap Joune Ganda. “Kami berharap pemerintah pusat dapat melakukan kajian ulang terhadap kebijakan ini, agar upaya daerah untuk berdaya dan mandiri tidak terhambat.”
Lebih lanjut, Joune Ganda menjelaskan bahwa pemotongan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan ini.
Meskipun menyampaikan kritik terhadap pemotongan TKD, Bupati Minahasa Utara tersebut menegaskan bahwa Apkasi tetap berkomitmen untuk mendukung program-program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan penguatan basis ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program MBG (Makan Bergizi Gratis). Apkasi menyadari pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Acara “Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian” ini juga menjadi momentum penting bagi peluncuran Laporan Kinerja Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah dalam upaya mencapai target-target pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya sorotan dari Apkasi mengenai pemotongan TKD, diharapkan pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
ᴾᵉⁿᵘˡⁱˢ⠃ ᴿⁱⁿᵗᵒ ᴿ
